Ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), Debbie Hewitt, mengirim surat resmi kepada Presiden FIFA Gianni Infantino guna menuntut agar federasi dunia itu membuka seluruh dokumen terkait rencana penjualan aset (sell-off) yang kini dibatalkan, serta keputusan pencabutan sanksi terhadap penyerang timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, pada turnamen musim panas lalu. Surat itu juga dialamatkan kepada wakil Infantino, Mattias Grafström. Langkah ini menjadi babak baru tekanan terhadap kepemimpinan Infantino dari dalam struktur organisasi FIFA sendiri.
Permintaan tersebut sebenarnya bukan hal baru. The Guardian sebelumnya mengungkap bahwa Hewitt bersama sejumlah anggota dewan FIFA lain telah melobi agar diadakan tinjauan independen atas rencana penjualan Fifa Forward Enterprise (FFE) dan polemik Balogun. Upaya itu kini diformalkan lewat surat, yang pertama kali diberitakan The Times. Surat dikirim menjelang rapat dewan FIFA di Zurich pada 15 Oktober, yang diperkirakan menjadi pertemuan pertama Infantino dengan 36 anggota dewan lainnya sejak rencana FFE mencuat pada Juli.
Isi Surat dan Tuntutan Transparansi kepada Gianni Infantino
Dalam suratnya, Hewitt menuntut agar FIFA merilis semua dokumen yang berkaitan dengan rencana FFE yang telah ditinggalkan, termasuk dokumen seputar keputusan mencabut larangan bermain Balogun. Selain itu, ia mendorong adanya tinjauan independen supaya proses pengambilan keputusan di internal FIFA bisa diperiksa oleh pihak di luar lingkaran kepemimpinan saat ini. Permintaan ini menyasar inti persoalan: siapa yang mengambil keputusan, atas dasar apa, dan mengapa publik tidak pernah mendapat penjelasan tertulis.
Surat tersebut juga disebut menyinggung sejumlah persoalan tata kelola lain di FIFA, terutama cara federasi itu menangani krisis yang timbul dari kontroversi FFE sepanjang musim panas. Artinya, tuntutan Hewitt tidak berhenti pada dua kasus spesifik, melainkan menyoroti pola pengelolaan organisasi secara lebih luas. Dewan FIFA sendiri beranggotakan 28 perwakilan dari enam konfederasi, delapan wakil presiden, dan Infantino sebagai ketua.
Kronologi: Rencana FFE dan Kasus Balogun
Rencana Fifa Forward Enterprise pertama kali mencuat pada Juli dan sempat memicu kegaduhan di kalangan anggota dewan. Sejumlah anggota dewan kemudian berupaya menggelar rapat umum luar biasa untuk meminta pertanggungjawaban Infantino atas FFE dan kasus Balogun. Namun, upaya tersebut gagal karena tidak mencapai 19 suara yang dibutuhkan untuk memicu rapat semacam itu.
Di sisi lain, Infantino memilih menarik rencana FFE pada awal Agustus. Sejak penarikan itu, ia diketahui tidak lagi menjalin kontak dengan dewan FIFA. Kondisi ini membuat situasi makin renggang, karena keputusan besar diambil tanpa komunikasi lanjutan dengan organ yang berfungsi sebagai dewan direksi federasi.
Kasus Balogun menjadi persoalan tersendiri. Pemain itu seharusnya menjalani sanksi setelah menerima kartu merah langsung karena pelanggaran serius dalam laga 32 besar Piala Dunia antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina. Sanksi tersebut dicabut setelah adanya panggilan telepon dari Donald Trump kepada Infantino, sehingga Balogun bisa tampil melawan Belgia di babak 16 besar. Dalam pertandingan itu, Amerika Serikat kalah 4-1.
Sikap FIFA dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
FIFA menyatakan telah mengikuti prosedur yang semestinya, dengan keputusan diambil secara independen oleh komite etik organisasi tersebut. Meski demikian, hingga kini FIFA belum mempublikasikan laporan tertulis mengenai sidang terkait kasus itu. Permintaan penjelasan dari Asosiasi Sepak Bola Belgia (Royal Belgian FA) pun tidak pernah dijawab.
Ketiadaan laporan tertulis inilah yang membuat tuntutan transparansi makin sulit dibantah. Tanpa dokumen resmi, publik dan federasi anggota hanya bisa berspekulasi soal dasar hukum pencabutan sanksi. Situasi ini juga memperkuat argumen bahwa persoalannya bukan sekadar hasil akhir keputusan, melainkan proses yang tidak terlihat.
Risiko Politik bagi FA dan Peluang Tuan Rumah Piala Dunia Wanita
Keputusan FA memimpin desakan terhadap Infantino mengandung risiko tersendiri. Inggris saat ini menjadi satu-satunya pihak yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita 2035. Sementara itu, keputusan soal tuan rumah edisi 2031 dan 2035 dijadwalkan diambil dalam kongres luar biasa FIFA pada 23 November.
Risiko itu bertambah karena tenggat pencalonan dalam pemilihan presiden FIFA pada Maret hanya lima hari lebih awal dari kongres tersebut. Artinya, FA mengambil sikap kritis justru di masa ketika kepentingan Inggris sebagai calon tuan rumah masih menunggu keputusan. Tekanan semacam ini menuntut perhitungan politik yang cermat, bukan sekadar keberanian bersuara.
Di sisi lain, langkah FA menunjukkan bahwa kritik terhadap kepemimpinan FIFA tidak lagi hanya datang dari luar organisasi, tetapi juga dari federasi besar yang selama ini berada di lingkaran pendukung. Sebelum Piala Dunia, FA bahkan mengirim surat dukungan untuk masa jabatan keempat Infantino sebagai presiden. Namun, bersama sejumlah negara Eropa lain, FA kemudian menarik dukungan tersebut.
Peta Politik Menuju Pemilihan Presiden FIFA
Infantino sejauh ini menjadi satu-satunya kandidat yang secara terbuka menyatakan niat mencalonkan diri pada pemilihan Maret mendatang. Ia juga terlihat aktif melobi dukungan sebelum pemungutan suara, dengan melakukan kunjungan ke Karibia, Amerika Selatan, Maroko, dan Qatar. Aktivitas itu mengindikasikan bahwa ia menyadari posisinya tidak lagi sepenuhnya aman.
UEFA dan Concacaf, konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, dilaporkan sedang berupaya mencari sosok yang bisa menantang Infantino. Jika keduanya berhasil menemukan kandidat, peta persaingan kursi presiden FIFA bisa berubah signifikan. Namun, tanpa kandidat alternatif yang solid, posisi Infantino tetap sulit digoyang meski tekanan dari dalam dewan terus menguat.
Desakan Hewitt untuk membuka dokumen dan menggelar tinjauan independen diperkirakan juga akan menghadapi jalan buntu, sebagaimana upaya rapat umum luar biasa sebelumnya. Tanpa dukungan suara yang cukup, tuntutan itu lebih berfungsi sebagai tekanan publik ketimbang mekanisme resmi yang mengikat. Meski demikian, rekam jejak sikap para anggota dewan akan tetap tercatat menjelang pemilihan.
Kesimpulan
Surat Debbie Hewitt kepada Gianni Infantino mencerminkan pergeseran penting: kritik terhadap kepemimpinan FIFA kini datang dari federasi yang sebelumnya mendukung. Dua isu utama yang disorot adalah rencana penjualan FFE yang dibatalkan serta pencabutan sanksi Folarin Balogun yang dinilai tidak transparan, terutama karena laporan tertulisnya belum pernah dipublikasikan.
Seberapa jauh tekanan ini berdampak akan terlihat pada rapat dewan 15 Oktober dan rangkaian agenda FIFA hingga kongres 23 November serta pemilihan presiden pada Maret. Yang jelas, pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas kini melekat pada kepemimpinan Infantino, dan tidak mudah diabaikan menjelang pemungutan suara.